Tarif Bea Meterai

Anda sebagai Bendahara wajib mengetahui tarif Bea Meterai sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jenis dokumen dan tarif Bea Meterai seperti tertera dalam tabel dibawah ini:   Jenis dokumen Nominal Meterai 1 Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan… Read More Tarif Bea Meterai

WAPU adalah Wajib Pungut

Pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 Pada Pasal 22 Ayat (1) Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak atau wapu adalah: – bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah… Read More WAPU adalah Wajib Pungut

Objek Pajak Pertambahan Nilai atas Impor

Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Mekanisme pemungutan PPn tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kumulatif atau pajak berganda. Hal ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau penyelundupan pajak sehingga tidak netral terhadap perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Sejalan… Read More Objek Pajak Pertambahan Nilai atas Impor

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)

PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Melalui penerbitan peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pengertian Pajak… Read More Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)