Pendahuluan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Mekanisme pemungutan PPn tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kumulatif atau pajak berganda. Hal ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk
PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Melalui penerbitan peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak
Read more
Kata “impor” mungkin bukan hal yang asing bagi setiap orang, mengingat kita telah diperkenalkan dengan istilah ini sejak duduk di bangku sekolah. Seperti yang kita pelajari dulu bahwa secara etimologi “impor” berarti pemasukan barang (dan sebagainya) dari luar negeri. Namun,
Read more
Syarat Menjadi Eksportir
Untuk menjadi sebuah Perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Badan Hukum, dalam bentuk :
CV (Commanditaire Vennotschap)
Firma
PT (Perseroan Terbatas)
Persero (Perusahaan Perseroan)
Perum (Perusahaan Umum)
Banyak yang bilang, Faktur Pajak merupakan ruh dari PPN di Indonesia. Setiap transaksi atau kegiatan yang terutang PPN, harus dibuatkan Faktur Pajaknya. Namun meski begitu, Faktur Pajak tidak boleh dibuat (baca: diterbitkan) dalam sembarang waktu. Terlambat menerbitkan Faktur Pajak,
Read more
Recent Comments