perbedaan wapu non wapu

PMK No 85_KMK 03_2012 (PPN) Siaran Pers penunjukan BUMN dan PP No 31
            Sehubungan dengan adanya peraturan baru Menteri Keuangan RI yang berlaku mulai 1 Juli 2012 bahwa BUMN menjadi Wajib Pungut (WAPU) PPN, sehingga setiap penjualan/tagihan ke BUMN, maka BUMN

Pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008

Pada Pasal 22
Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak atau wapu adalah:
- bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga