Anda sebagai Bendahara wajib mengetahui tarif Bea Meterai sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jenis dokumen dan tarif Bea Meterai seperti tertera dalam tabel dibawah ini:
Jenis dokumen
Nominal Meterai
1
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa,
PMK No 85_KMK 03_2012 (PPN) Siaran Pers penunjukan BUMN dan PP No 31
Sehubungan dengan adanya peraturan baru Menteri Keuangan RI yang berlaku mulai 1 Juli 2012 bahwa BUMN menjadi Wajib Pungut (WAPU) PPN, sehingga setiap penjualan/tagihan ke BUMN, maka BUMN
Pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008
Pada Pasal 22
Ayat (1)
Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak atau wapu adalah:
- bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga
PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Melalui penerbitan peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak
Read more
Banyak yang bilang, Faktur Pajak merupakan ruh dari PPN di Indonesia. Setiap transaksi atau kegiatan yang terutang PPN, harus dibuatkan Faktur Pajaknya. Namun meski begitu, Faktur Pajak tidak boleh dibuat (baca: diterbitkan) dalam sembarang waktu. Terlambat menerbitkan Faktur Pajak,
Read more
Recent Comments